2019PrabowoPresiden' yang Dianggap Siasat Nakal

DetikGadis - Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan tagar 2019 Prabowo Presiden jadi geger dan dituding oleh Menkum HAM Yasonna Laoly sebagai 'siasat nakal'. Siasat nakal itu berupa spasi di tagar 2019PrabowoPresiden.

Baca Juga : Gadis Kampung Tertipu & Akhirnya Hilang Keperlawanan

Baca Juga : Artis Indonesia yang Berhasil Di Rekam Bermain Cinta

Baca Juga : Cerita Misteri Aneh Rumah Bordil Super Mewah Di Indonesia

Hal ini berawal dari beredarnya surat keputusan Menkum HAM nomor AHU-0010834.AH.01.07.TAHUN 2018. Di kop surat, tertulis 'PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN TAGAR2019PRABOWOPRESIDEN'

"Memberikan pengesahan badan hukum PERKUMPULAN TAGAR2019PRABOWOPRESIDEN," demikian bunyi surat bertanggal 3 September 2018 tersebut.

Menkum HAM Yasonna Laoly lalu angkat bicara soal surat keputusan itu. Yasonna menjelaskan, notaris yang mendaftarkan perkumpulan tersebut menggunakan siasat dengan cara nakal. Caranya dengan menggunakan spasi pada kata 'Presiden'.

"Notaris yang nendaftarkan perkumpulan itu agak nakal. Dia menyiasati dengan mendaftarkan PERKUMPULANTAGAR2019PRABOWOPRESIDEN atau #2019PrabowoPresiden. Untuk menyiasati sistem, dibuat spasi antara kata Presiden," jelas Yasonna dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/9/2018).

Dia menjelaskan bahwa sesuai pasal 59 ayat 1 UU 16/2017 tentang Penetapan Atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 disebut dengan tegas melarang nama instansi Pemerintah digunakan sebagai nama perkumpulan. Jadi, suatu perkumpulan seharusnya tidak bisa memakai kata 'presiden'.

Baca Juga : Kumpulan Wanita Seksi, Montok yang lagi Buming Di Indonesia

Baca Juga : Cristiano Ronaldo Memiliki Banyak Wanita Seksi Di Dalam Rumah

Baca Juga : Aplikasi Hp yang Bisa Melihat Manusia Tanpa Busana Alias Bugil

"Jadi dalam sistem AHU online di Kemenkum HAM kalau ada yang memohon nama perkumpulan pakai nama Presiden, pasti sistem online AHU Kemenkumham menolaknya. Sistem daring AHU pasti menolaknya," ujar Yasonna.

Dengan demikian, perkumpulan yang terdaftar adalah 2019PrabowoPresiden dengan disertai spasi. Sementara itu, 2019PrabowoPresiden tanpa spasi tidak terdaftar.

"Tentang #2019PrabowoPresiden yang beredar di masyarakat akhir-akhir ini yang dinyatakan telah terdaftar di Ditjend AHU Kemenkumham. Perlu kami tegaskan bahwa #2019PrabowoPresiden tidak benar terdaftar di Kemenkumham," ujar Yasonna.

"Itu penyiasatan! Saya mengatakan itu penyiasatan," tegasnya.

Sementara itu, inisiator 2019PrabowoPresiden membantah menggunakan siasat nakal saat mendaftar ke Kemenkum HAM.

"Kami juga permohonan ke instansi, kami ikuti AHU (Administrasi Hukum Umum, red). Ya keluarnya begitu ya begitu. Nggak boleh dibilang pensiasatan nakal, faktanya kami ikut itu," ujar Inisiator Gerakan Nasional Prabowo Presiden, Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungi, Senin (10/9/2018).