DetikGadis - Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham menanggapi masalah data kemiskinan. Idrus menegaskan metode yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya masih sama.
Menurut Idrus metode yang digunakan BPS dalam mendata kemiskinan selama 10 tahun SBY memimpin Indonesia, tetap sama sepert yang digunakan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kisruh data kemiskinan diawali pernyataan presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. SBY mengatakan masih ada 100 juta orang miskin di Indonesia. Sementara Prabowo mengatakan kemiskinan di Indonesia naik 50%. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data kemiskinan per Maret 2018 turun menjadi 9,82% atau lebih rendah dari September 2017 yang sebesar 10,12%.
SBY memerintah 10 tahun, metode (BPS) ini juga digunakan. Pak Jokowi metode ini juga digunakan. Jadi semestinya konsisten saja dengan metode itu. Kami punya keyakinan hasilnya juga konsisten, berbasis data, dan merupakan potret dari seluruh kehidupan sosial ekonomi rakyat," katanya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (3/8/2018).
Bahkan, sejak era pemerintahan B.J. Habibie metode yang sama sudah berlaku.
"Jadi pendekatan atau metodologi yang memerhatikan kebutuhan kebutuhan dasar rakyat. Itu dilakukan dari mulai tahun 1998, digunakan sampai sekarang, digunakan ketika Pak Habibie, ketika Gusdur, ketika Megawati, ketika SBY," sebutnya.
"Nah ini, jadi kalau bicara tentang angka, hasilnya seperti sekarang (yang dirilis BPS), ya, karena itu adalah pendekatannya secara konsisten dilakukan sejak 1998," lanjutnya.
Dia pun menyebut di tahun politik, masalah kemiskinan tak bisa terhindar dari kepentingan kepentingan politik tertentu.
"Kalau kita bicara tentang penanganan kemiskinan menghadapi tahun politik ini, ini bisa kemana mana, tanggapannya macam macam, ada yang bicara kemiskinan berdasarkan angka, ada juga bicara kemiskinan berdasarkan kepentingan politik," pungkas Idrus.
No comments